Pro dan Kontra Pembatasan Jam Toko Modern di Banyuwangi, Pemkab: Demi Pemerataan Ekonomi

Prosiber.com – Kebijakan pembatasan jam operasional toko modern yang diterapkan oleh Pemkab Banyuwangi memicu beragam reaksi dari masyarakat. Melalui akun Instagram resmi @banyuwangi_kab, pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi.

Pemkab Banyuwangi menilai bahwa keberadaan ritel modern yang beroperasi hingga larut malam berpotensi mengurangi peluang usaha bagi pedagang kecil. Oleh karena itu, pembatasan jam operasional diharapkan dapat memberikan ruang bagi warung rakyat untuk berkembang.

“Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bramuda, menyebut kebijakan ini sebagai upaya agar pelaku UMKM mendapatkan porsi pasar yang lebih adil.

“Agar pergerakan ekonomi lebih merata dan pelaku UMKM juga mendapat bagian pasar. Contohnya di Jalan Brawijaya ada warung kopi atau toko kelontong kecil yang juga buka sampai malam, nah kita arahkan agar warga bisa membeli ke mereka, ke pedagang kecil,” kata Bramuda.

Selain toko modern, pembatasan juga diterapkan pada tempat hiburan tertentu seperti karaoke keluarga dan biliar, termasuk kafe yang berada di dalamnya. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi kafe yang berdiri sendiri di luar area tersebut.

“Kebijakan itu TIDAK BERLAKU untuk kafe di luar lokasi karaoke dan biliard (berdiri sendiri). Jadi kebijakan pembatasan jam operasional ini hanya berlaku bagi kafe yang ada di dalam karaoke dan biliard,” jelas Bramuda.

Meski memiliki tujuan baik, kebijakan ini menuai kritik dari masyarakat. Salah satu warganet, akun @fatim*****ahro12345, mempertanyakan keadilan kebijakan tersebut.

“Pak warung ibu saya asli warga Banyuwangi aja, kadang beli nya kadang di Alfamart. Butuh dikirim. Pelanggan nya oke oke aja, saya rasa tidak mengganggu. Kalo melindungi toko Madura yang bukan warga lokal Banyuwangi terlalu sih.. tolong ya warung Madura juga dikenai pajak. Cek penghasilan mereka perhari ya pak. Mereka bukan warga Banyuwangi. Kasian pak lapangan pekerjaan asli warga Banyuwangi terancam. Dan saya yakin para wisatawan butuh mini market. Apalagi pas di stasiun datang atau berangkat di jam jam yang sudah tutup. YANG LOGIS PAK. HARUS BERDASARKAN RISET LOH, SEKELAS PEMKAB BANYUWANGI.”

Sementara itu, akun @ir** menilai bahwa persoalan utama ekonomi justru terletak pada infrastruktur yang belum optimal.

“Masalah utama perlambatan ekonomi seringkali bukan terletak pada siapa yang berjualan lebih lama, melainkan pada kualitas infrastruktur. Fokus pada perbaikan jalan yang rusak dan berlubang seharusnya menjadi prioritas utama. Jalan yang mulus adalah “nadi” ekonomi yang sesungguhnya—memperlancar logistik, menekan biaya operasional, dan meningkatkan mobilitas warga. Sangat kontradiktif jika pemerintah sibuk mengatur jam buka toko, sementara di saat yang sama, akses jalan menuju pusat-pusat ekonomi tersebut masih terhambat oleh infrastruktur yang memprihatinkan.”

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik membutuhkan keseimbangan antara perlindungan pelaku usaha kecil dan kebutuhan masyarakat luas.

Ke depan, evaluasi berkala serta dialog terbuka dengan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan pembatasan jam operasional ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.**