Dua Tahun Prabowo Menjadi Momentum Menguji Kinerja Pemerintahan, Ketahanan Pangan, MBG, Demokrasi, dan Kekuatan Institusi Negara

Prosiber.com – Dua tahun Prabowo menjadi momentum penting untuk melihat arah pemerintahan sekaligus mengukur sejauh mana agenda besar yang dibawa sejak masa kampanye mulai diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Meski dua tahun belum cukup untuk menghakimi keberhasilan sebuah pemerintahan, periode tersebut dinilai sudah memberikan gambaran mengenai karakter kepemimpinan, prioritas kebijakan, serta cara presiden menggunakan kekuasaan. Prabowo Subianto sendiri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20/10/2024.

Prabowo memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Kemenangan dalam Pemilihan Presiden 2024 memberikan mandat elektoral besar, sementara pengalaman panjang sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, hingga akhirnya menjadi presiden membuat Prabowo bukan figur baru dalam arena kekuasaan.

Karena itu, evaluasi terhadap dua tahun Prabowo tidak cukup hanya dilakukan dengan menghitung jumlah program atau proyek yang telah diluncurkan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apakah kepemimpinan Prabowo berhasil membangun negara yang kuat atau baru sebatas menghasilkan pemerintahan yang kuat.

Dua hal tersebut memiliki makna berbeda. Pemerintahan dapat terlihat kuat karena memiliki dukungan politik besar, tetapi negara baru dapat disebut kuat ketika hukum berjalan, birokrasi profesional, ekonomi produktif, pendidikan berkualitas, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap institusi.

Modal Politik dan Daya Juang Prabowo

Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juang yang terlihat sepanjang perjalanan politiknya. Prabowo pernah mengalami kekalahan dalam kontestasi politik, tetapi tetap bertahan dan kembali memasuki gelanggang hingga akhirnya memenangkan pemilihan presiden.

Karakter tersebut menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan pemerintahan. Selain daya tahan politik, Prabowo juga dikenal mempunyai perhatian kuat terhadap nasionalisme, kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi.

Pengalaman sebagai prajurit turut memengaruhi cara pandang Prabowo terhadap posisi Indonesia di tengah persaingan global. Negara dipandang harus mempunyai kekuatan dan kemandirian agar tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan lain.

Pandangan tersebut semakin relevan ketika dunia menghadapi berbagai ketidakpastian geopolitik, mulai dari perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, persaingan Amerika Serikat dan China, perubahan rantai pasok, perang dagang, hingga perebutan sumber daya strategis.

Namun, persoalan utama bukan hanya bagaimana seorang presiden mempunyai visi besar, melainkan bagaimana visi tersebut diterjemahkan menjadi kapasitas institusional.

Dari Kekuatan Personal Menuju Institusi Negara

Negara kuat tidak cukup dibangun melalui figur presiden yang tegas dan mempunyai kekuasaan besar. Kekuatan negara justru ditentukan oleh kemampuan institusi bekerja secara konsisten.

Hukum harus berjalan, birokrasi harus profesional, pelayanan publik harus efektif, pendidikan harus bermutu, ekonomi harus produktif, teknologi harus berkembang, sementara praktik korupsi harus dikendalikan.

Pemerintahan Prabowo mempunyai sejumlah agenda besar, antara lain swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, serta pembangunan manusia. Salah satu program yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Program MBG mempunyai dasar filosofis yang kuat karena negara tidak hanya berkewajiban membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang baik dan mempunyai kesempatan tumbuh secara optimal.

Dalam rancangan APBN 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.

Besarnya skala program membuat persoalan tata kelola menjadi sangat penting. Program yang menyangkut makanan bagi puluhan juta anak membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional, serta mekanisme pertanggungjawaban yang ketat.

Peristiwa keracunan makanan di sejumlah daerah menjadi peringatan bahwa program besar membutuhkan sistem pengawasan yang sama besarnya. Ribuan siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan sehingga pemerintah kemudian memperketat pengawasan terhadap dapur dan distribusi makanan.

Dalam konteks tersebut, terdapat satu prinsip penting yang perlu diperhatikan:

“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya”.

Swasembada Pangan Harus Dibuktikan dengan Data

Agenda lain yang menjadi perhatian utama pemerintahan Prabowo adalah swasembada pangan. Pemerintah menyampaikan bahwa produksi dan cadangan beras mengalami peningkatan signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.

Peningkatan tersebut tentu menjadi perkembangan yang penting. Namun, ukuran keberhasilan swasembada pangan tidak seharusnya berhenti pada besarnya produksi atau jumlah beras yang tersimpan di gudang pemerintah.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah petani semakin sejahtera, apakah masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau, apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan, dan apakah ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi tanpa mengganggu stabilitas harga.

Swasembada pangan juga harus dibangun melalui ekosistem yang kuat dari hulu hingga hilir. Petani harus memperoleh keuntungan yang layak, konsumen harus terlindungi, infrastruktur pertanian harus diperbaiki, teknologi harus berkembang, dan generasi muda perlu melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan.

Dengan demikian, swasembada tidak berhenti menjadi slogan politik, tetapi benar-benar menjadi sistem pangan nasional yang berkelanjutan.

Negara Kuat Tetap Membutuhkan Kontrol

Gagasan tentang negara kuat mempunyai daya tarik tersendiri dalam kehidupan politik Indonesia. Setelah bertahun-tahun negara dinilai terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang strong state atau negara kuat kembali mendapatkan perhatian.

Namun, negara kuat mempunyai dua sisi.

Di satu sisi, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, memberikan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin, serta menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.

Di sisi lain, kekuatan negara dapat berubah menjadi dominasi kekuasaan apabila tidak disertai kontrol institusional yang memadai.

Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara, melainkan membangun institusi negara yang kuat tanpa melemahkan masyarakat.

Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang efektif sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Presiden harus mempunyai kemampuan mengambil keputusan, tetapi pers tetap membutuhkan kebebasan. Birokrasi harus disiplin, sementara parlemen dan lembaga hukum harus tetap mempunyai kapasitas melakukan pengawasan.

Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang berlebihan dan berpotensi mengarah pada pemerintahan otoriter yang tidak akan bertahan lama.

Koalisi Besar dan Tantangan Demokrasi

Prabowo juga menunjukkan kemampuan mengelola politik dengan merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya. Koalisi pemerintahan yang besar memberikan keuntungan praktis karena pemerintah tidak menghadapi oposisi parlementer yang terlalu kuat.

Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan paradoks demokrasi. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.

Padahal, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pihak yang kalah tetap mempunyai fungsi penting untuk mengawasi mereka yang memegang kekuasaan.

Oposisi yang sehat bukanlah musuh pemerintah. Oposisi justru dapat menjadi cermin sekaligus mekanisme koreksi terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu, stabilitas politik tidak semestinya dibayar dengan hilangnya ruang kritik. Pemerintahan yang percaya diri seharusnya tidak takut terhadap kritik karena kritik merupakan bagian dari mekanisme perbaikan.

Tantangan Pemerintahan Prabowo Ada pada Eksekusi

Pemerintahan Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru tantangannya adalah banyaknya agenda besar yang harus dikerjakan secara bersamaan.

Pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, dan kesehatan merupakan sebagian dari agenda yang membutuhkan kemampuan birokrasi untuk bekerja secara efektif.

Di titik inilah kualitas kabinet menjadi sangat menentukan.

Menteri tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai pelaksana perintah presiden. Menteri harus mampu menjadi penyaring, penerjemah, sekaligus penguji gagasan presiden.

Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:

“Ini bisa dilakukan.”

“Ini terlalu mahal.”

“Ini berisiko.”

“Ini harus ditunda.”

“Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.”

Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi penting dalam mengambil keputusan.

Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu sepakat dalam segala hal. Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat dalam ruang rapat, tetapi tetap kompak setelah keputusan dibuat.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan Prabowo bukan sekadar jumlah tokoh terkenal yang berada di dalam kabinet atau besarnya koalisi politik. Ukuran sebenarnya adalah hasil kerja.

Berapa banyak masalah yang berhasil diselesaikan? Berapa kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan dampak nyata? Berapa banyak prosedur birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting, apakah kehidupan rakyat benar-benar menjadi lebih baik?

Lima Catatan untuk Prabowo

Menjelang dua tahun pemerintahan, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.

Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang dibutuhkan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi negara harus tetap bertahan.

Kedua, meritokrasi perlu diperkuat. Loyalitas politik tidak boleh mengalahkan kemampuan profesional karena negara terlalu besar untuk dikelola hanya berdasarkan kedekatan.

Ketiga, disiplin fiskal harus dijaga. Program populis memang dapat memperoleh dukungan masyarakat, tetapi pemerintah tetap harus memperhitungkan kemampuan anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki manfaat sosial yang jelas.

Keempat, komunikasi publik perlu diperbaiki. Presiden dan para menteri harus lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase, melainkan mekanisme koreksi.

Kelima, pemerintah tidak boleh menyamakan negara kuat dengan pemerintahan yang tidak boleh dikritik.

Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.

Ujian Sesungguhnya adalah Kehidupan Rakyat

Lalu, bagaimana menilai dua tahun Prabowo?

Sejumlah agenda besar layak mendapatkan dukungan, terutama keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi, dan orientasi menuju kemandirian ekonomi. Pemerintah juga mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting.

Namun, terlalu dini untuk menyebut seluruh agenda tersebut berhasil. Sebagian besar program besar Prabowo masih menunjukkan arah dan membangun fondasi. Rakyat pada akhirnya menunggu hasil nyata, bukan sekadar pidato, jumlah program, banyaknya proyek, atau besarnya koalisi.

Media sosial juga membuat masyarakat mempunyai ruang lebih luas untuk mengawasi sekaligus menilai kinerja pemerintah.

Pertanyaan rakyat akan tetap sederhana: apakah anak-anak miskin mendapatkan gizi yang lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah kualitas pendidikan meningkat? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah ruang korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional?

Pada akhirnya, rakyat juga akan bertanya apakah masyarakat benar-benar merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara.

Menuju Dua Tahun Berikutnya

Prabowo mempunyai obsesi besar terhadap Indonesia. Prabowo ingin Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, kuat, dan dihormati.

Obsesi besar memang dibutuhkan oleh bangsa yang ingin maju. Namun, tantangan yang lebih sulit adalah mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial yang bertahan dalam jangka panjang.

Tahun-tahun berikutnya akan menjadi periode yang menentukan. Kemenangan dalam pemilu harus diikuti kemampuan merealisasikan janji dan agenda pembangunan.

Sejauh ini, Prabowo telah menunjukkan keberhasilan dalam mengonsolidasikan kekuasaan. Tantangan berikutnya adalah memenangkan kepercayaan sejarah.

Seorang presiden pada akhirnya tidak dikenang hanya karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkan. Seorang presiden akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan tersebut.

Ukuran paling sederhana dari seluruh keberhasilan pemerintahan tetap kembali kepada pertanyaan rakyat biasa:

“Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”

Persaingan menuju Pemilu 2029 pun mulai menjadi perhatian politik. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja para pembantu presiden menjadi semakin penting. Prabowo perlu memastikan setiap anggota kabinet mampu memberikan kontribusi nyata dan bekerja berdasarkan profesionalitas.

Ibarat permainan sepak bola, pemain yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan cukup untuk menggiring bola harus diganti dengan pemain yang lebih profesional.

Profesionalitas dan prinsip meritokrasi pada akhirnya lebih penting daripada loyalitas yang hanya berorientasi untuk menggembirakan dan memuji pimpinan.

Dengan demikian, tantangan terbesar Prabowo bukan lagi sekadar mempertahankan kekuasaan, melainkan membuktikan bahwa kekuasaan tersebut mampu menghasilkan pemerintahan efektif, institusi yang kuat, serta kehidupan rakyat yang lebih baik.*