DPRD Banyuwangi Dorong Efisiensi Anggaran 2026, Fokus pada Pembangunan Infrastruktur Produktif

Prosiber.com – Rapat kerja pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 kembali digelar oleh Komisi IV DPRD Banyuwangi. Dalam rapat tersebut, Komisi IV meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja agar memfokuskan anggaran pada kegiatan pembangunan infrastruktur produktif yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Adapun OPD mitra kerja Komisi IV meliputi Dinas Pendidikan, Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Dinas PU Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan. Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menekankan pentingnya sinergi antara program daerah dan program nasional agar tercipta efisiensi anggaran yang nyata.

Menurut Patemo, setiap rupiah dari APBD Banyuwangi tahun 2026 harus diarahkan untuk kegiatan produktif dan berorientasi manfaat jangka panjang. “Belanja modal perlu dioptimalkan dan belanja operasional dijalankan secara efisien, dengan fokus pada kegiatan yang produktif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Patemo pada Selasa, 4 November 2025.

Di sektor infrastruktur, Patemo mendorong DPU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman untuk benar-benar meninjau ulang seluruh proyek yang direncanakan. Menurutnya, program prioritas pembangunan harus diarahkan pada proyek paling mendesak dan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan warga.

“DPU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman meninjau kembali seluruh proyek yang direncanakan dan memprioritaskan proyek yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” lanjut Patemo.

Selain itu, Dinas PU Pengairan juga diminta memusatkan perhatian pada pemeliharaan jaringan irigasi dan embung agar tetap berfungsi optimal. Program ini dinilai penting untuk menunjang ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berdampak ekonomi tinggi.

Patemo juga menyoroti perlunya pemerintah daerah memprioritaskan penanganan banjir di wilayah perkotaan maupun pedesaan melalui normalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, dan penataan sistem pembuangan air yang lebih efisien. Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo itu menegaskan, “Penanganan banjir di kawasan perkotaan maupun wilayah lainnya juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah di tahun 2026.”

Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup diminta menuntaskan persoalan persampahan agar masyarakat tak lagi mengeluhkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA). Untuk sektor pendidikan, Komisi IV meminta agar pemerintah mempercepat perbaikan ruang kelas dan pemeliharaan gedung sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan sehat.

“Badan Anggaran maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dinas penghasil PAD dengan mengkaji usulan dan memenuhi kebutuhan anggaran,” tutup Patemo.*