Kabar Anggota DPRD Banyuwangi Berinisial ADR Diduga Tersandung Narkoba, Gerindra Tunggu Konfirmasi Resmi

Prosiber.com – Kabar mengenai seorang anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR yang disebut diamankan aparat kepolisian di Surabaya terkait dugaan penyalahgunaan narkoba beredar di tengah masyarakat. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, Suwito, mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari aparat penegak hukum terkait kebenaran informasi tersebut, Rabu (30/09/2026).

Informasi mengenai anggota DPRD Banyuwangi tersebut sebelumnya beredar sejak Selasa (29/09/2026). Sejumlah pemberitaan menyebut ADR, yang merupakan anggota Fraksi Gerindra, dikabarkan diamankan oleh Satreskoba Polrestabes Surabaya. Namun, hingga Rabu, Suwito menyatakan belum menerima informasi resmi dan pasti dari aparat penegak hukum mengenai kabar tersebut.

Suwito menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan informasi resmi mengenai status hukum anggota fraksinya. Menurut Suwito, proses hukum harus tetap dihormati apabila nantinya aparat penegak hukum memberikan konfirmasi mengenai perkara tersebut.

”Kami masih menunggu laporan resmi dari Aparat Hukum, apakah kabar tersebut benar atau tidak, kami sangat menghormati proses hukum yang ada jika memang kasus tersebut benar,” ucap Suwito, Rabu (30/09/2026).

Sikap tersebut juga berkaitan dengan asas praduga tak bersalah. Suwito yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Banyuwangi menyatakan bahwa informasi yang masih berupa kabar tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang telah melakukan tindak pidana.

Dalam pemberitaan terkini, Suwito juga menyampaikan bahwa pihak internal Gerindra Banyuwangi belum mendapatkan informasi yang pasti mengenai kabar tersebut dan meminta agar semua pihak tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Di sisi lain, Suwito menjelaskan bahwa Partai Gerindra memiliki ketentuan internal apabila seorang kader menghadapi proses hukum. Salah satu kemungkinan tindakan organisasi adalah menonaktifkan kader untuk sementara apabila terdapat proses hukum terkait penyalahgunaan narkoba, hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi, Suwito

Suwito menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi dasar penting sebelum partai menentukan langkah terhadap kader yang bersangkutan.

”Harus ada kepastian hukum, jika memang benar anggota kita tersandung kasus narkoba, tentu ada sanksi dari partai,” tegasnya.

Suwito menyatakan, apabila informasi tersebut nantinya terbukti melalui proses hukum, mekanisme organisasi akan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Namun, untuk saat ini, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum.

Sebelumnya, sejumlah media juga memberitakan kabar mengenai ADR yang disebut diamankan di Surabaya. Salah satu pemberitaan menyebut informasi tersebut berkaitan dengan dugaan penanganan kasus narkoba oleh Satreskoba Polrestabes Surabaya. Namun, pemberitaan tersebut masih menggunakan istilah “dikabarkan” atau “dugaan”, sementara belum terdapat konfirmasi resmi dari aparat yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan ADR terbukti melakukan tindak pidana.

Kondisi tersebut membuat informasi mengenai status hukum ADR masih perlu menunggu penjelasan dari pihak berwenang. Keberadaan seseorang dalam pemeriksaan atau dugaan diamankan aparat, tanpa keterangan resmi mengenai status hukum dan hasil penyidikan, tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

Sikap berhati-hati juga diperlukan karena isu tersebut menyangkut anggota lembaga legislatif daerah. Informasi mengenai dugaan perkara hukum perlu dibedakan antara kabar yang beredar, proses pemeriksaan, penetapan status hukum, dan pembuktian dalam proses hukum.

Fraksi Gerindra Banyuwangi untuk sementara memilih menunggu keterangan resmi aparat penegak hukum. Suwito menyatakan pihaknya menghormati proses hukum dan tidak ingin mendahului proses tersebut.

Apabila nantinya terdapat laporan resmi dan proses hukum terhadap anggota DPRD Banyuwangi tersebut, Fraksi Gerindra akan menyesuaikan langkah organisasi berdasarkan ketentuan internal partai. Sebaliknya, selama belum ada kepastian mengenai perkara yang dimaksud, asas praduga tak bersalah tetap menjadi dasar dalam menyikapi kabar tersebut.

Suwito juga menegaskan bahwa aturan partai akan menjadi acuan apabila nantinya terdapat kepastian hukum mengenai keterlibatan kader dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Langkah organisasi akan mengikuti perkembangan proses hukum dan keputusan yang memiliki dasar resmi.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai dugaan kasus narkoba yang dikaitkan dengan ADR masih menunggu konfirmasi resmi aparat penegak hukum. Pernyataan Suwito pada Rabu (30/09/2026) menegaskan bahwa Fraksi Gerindra belum menerima laporan resmi mengenai kabar tersebut.

Karena itu, informasi mengenai anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR tersebut masih perlu ditempatkan sebagai dugaan sampai terdapat keterangan resmi mengenai status dan proses hukumnya. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil penanganan aparat penegak hukum serta keterangan resmi dari pihak-pihak yang berwenang.*