Cek Pelayanan Publik Usai Lebaran, Bupati Banyuwangi Pastikan Semua Layanan Berjalan Normal Meski ASN WFA

Prosiber.com – Memasuki hari pertama kerja setelah libur Lebaran 2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah fasilitas pelayanan publik. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun pemerintah menerapkan sistem kerja fleksibel bagi ASN.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran sidak antara lain RSUD Blambangan serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi yang menjadi pusat berbagai layanan administrasi. Kehadiran Ipuk Fiestiandani di lokasi tersebut sekaligus memberikan motivasi kepada petugas agar tetap menjaga kualitas pelayanan.

“Hari ini, saya mengecek beberapa tempat pelayanan publik di antaranya RSUD Blambangan, layanan perizinan, pencatatan sipil di Mal Pelayanan Publik (MPP),” kata Ipuk Fiestiandani, Rabu (25/3/2026).

Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pelayanan berlangsung lancar. Warga terlihat memanfaatkan momentum pasca libur untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi, seperti perekaman KTP, perizinan usaha, hingga dokumen kependudukan lainnya.

“Setelah libur tentu banyak warga yang mengurus administrasi kependudukan maupun perizinan, dan tadi saya cek semua loket pelayanan di MPP berjalan normal seperti hari biasanya sehingga dapat diakses oleh warga masyarakat,” kata Ipuk Fiestiandani.

Kesiapan layanan ini tidak terlepas dari kebijakan Dispendukcapil Banyuwangi yang tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama masa libur Lebaran. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya perantau yang pulang kampung.

Banyak warga memanfaatkan waktu mudik untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi yang sebelumnya tertunda. Mulai dari pengurusan KTP, perubahan data keluarga, hingga dokumen penting lainnya menjadi prioritas saat berada di kampung halaman.

Selain sektor administrasi, layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam sidak tersebut. Ipuk Fiestiandani memastikan bahwa fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan RSUD telah kembali beroperasi secara normal.

“Sama seperti pelayanan di MPP, layanan kesehatan seperti di puskesmas dan RSUD sudah mulai normal, semua petugas siap memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ipuk Fiestiandani.

Pemerintah sendiri telah memberikan kelonggaran kepada ASN melalui kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) hingga 27 Maret 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan transisi setelah libur panjang.

Namun demikian, Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu oleh kebijakan tersebut. OPD telah mengatur sistem kerja agar pelayanan tetap berjalan maksimal.

“Meskipun ada kebijakan WFA (work from anywhere) bagi ASN, namun khusus layanan yang berhubungan langsung dengan warga harus berjalan sebagaimana sebelum libur lebaran. Meskipun ada wfa, namun OPD sudah membagi tugas karyawannya agar layanan bisa berjalan normal di hari pertama masuk kerja,” kata Ipuk Fiestiandani.

Langkah cepat dan responsif ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat menjadi prioritas utama, terutama di momen pasca Lebaran ketika kebutuhan layanan meningkat signifikan.*