Sopir Logistik Blokade Kantor Bupati Banyuwangi, Desak Perombakan Direksi dan Percepatan Perbaikan Dermaga Ketapang

Prosiber.com – Ratusan sopir angkutan logistik yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas kemacetan yang berulang kali terjadi di jalur akses Pelabuhan Penyeberangan Ketapang serta sejumlah persoalan operasional penyeberangan yang dinilai perlu segera dibenahi. Dalam demonstrasi itu, massa menyampaikan tuntutan pergantian jajaran direksi hingga percepatan pembangunan dan perbaikan dermaga untuk mengantisipasi peningkatan kepadatan kendaraan menjelang pergantian tahun, Rabu (14/10/2026).

Dalam aksi tersebut, para sopir membawa sejumlah truk angkutan logistik yang mayoritas berjenis engkel. Kendaraan-kendaraan tersebut diparkir berjajar di sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga menutup akses keluar-masuk gedung pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Penutupan akses itu menjadi bagian dari aksi penyampaian aspirasi para pengemudi yang mengaku telah menghadapi persoalan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang secara berulang. Kondisi lalu lintas menuju pelabuhan dinilai berdampak terhadap kelancaran operasional angkutan barang, waktu perjalanan, serta aktivitas para sopir yang mengandalkan jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.

Para pengemudi menyebut telah melayangkan surat kepada Bupati Banyuwangi sekitar satu minggu sebelum demonstrasi berlangsung. Surat tersebut berisi keluhan sekaligus tuntutan yang berkaitan dengan pelayanan dan kondisi operasional penyeberangan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry.

Melalui aksi tersebut, GAPIBER berharap persoalan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait. Massa menilai pembenahan diperlukan agar persoalan kemacetan tidak terus berulang, terutama ketika volume kendaraan diperkirakan meningkat pada periode libur akhir tahun.

Sopir Logistik Banyuwangi Desak Pergantian Direksi dan Perbaikan Dermaga

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan massa aksi adalah pergantian seluruh jajaran direksi, mulai dari general manager (GM) hingga struktur organisasi di bawahnya. Selain itu, para sopir meminta percepatan pembangunan dan perbaikan dermaga untuk mendukung kelancaran pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang.

Koordinator Lapangan aksi GAPIBER, Muklisin, mengatakan percepatan perbaikan dermaga menjadi perhatian penting karena mendekati periode pergantian tahun yang berpotensi meningkatkan kepadatan kendaraan menuju pelabuhan.

“Termasuk terkait percepatan dermaga, karena ini sudah hampir tahun baru ya. Mungkin ini tambah macet lagi. Yang jelas harus dipercepat perbaikannya itu yang diminta oleh teman-teman,” kata Muklisin.

Menurut para pengemudi, kesiapan infrastruktur penyeberangan perlu menjadi perhatian agar peningkatan arus kendaraan tidak semakin memperparah antrean. Kemacetan yang berulang dapat memengaruhi jadwal pengiriman barang dan meningkatkan waktu tunggu kendaraan logistik sebelum memasuki kawasan pelabuhan.

Karena itu, tuntutan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi juga menyangkut pembenahan fasilitas dan operasional penyeberangan. Para sopir berharap langkah konkret dapat segera dilakukan untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang.

Meski demikian, tuntutan pergantian direksi dan percepatan perbaikan dermaga tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan massa dalam demonstrasi. Tindak lanjut dan keputusan terkait tuntutan itu berada pada pihak-pihak berwenang sesuai kewenangan masing-masing.

Aksi GAPIBER Berlangsung Tiga Jam, Akses Kantor Bupati Sempat Tertutup

Demonstrasi dimulai sekitar pukul 12.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. Selama aksi berlangsung, truk-truk yang diparkir di sepanjang Jalan Ahmad Yani menghalangi akses keluar-masuk Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas pegawai pemerintahan maupun masyarakat yang sedang memiliki keperluan di kantor bupati. Sejumlah orang dilaporkan mengalami kesulitan meninggalkan area kantor karena jalur yang biasa digunakan untuk keluar-masuk kendaraan tertutup oleh truk peserta aksi.

Setelah demonstrasi berakhir, para sopir mulai membuka kembali akses yang sebelumnya ditutup. Dengan dibukanya jalur tersebut, kendaraan dapat kembali melintas dan aktivitas di sekitar kantor pemerintahan berangsur dapat dilanjutkan.

Namun, selama penutupan berlangsung, sejumlah warga yang tidak terlibat langsung dalam aksi ikut merasakan dampaknya. Salah satunya Fikri, mahasiswa Universitas 17 Agustus Banyuwangi yang sedang menjalani program magang di Kantor Pemkab Banyuwangi.

Fikri mengaku tertahan di halaman kantor karena tidak dapat keluar menggunakan sepeda motornya. Padahal, mahasiswa tersebut harus mengikuti kegiatan perkuliahan pada sore hari.

“Saya jam tiga sore ini ada kelas di kampus. Ini tidak bisa keluar malah motor didorong masuk katanya supaya suruh merasakan kemacetan,” kata Fikri.

Fikri menyayangkan penutupan akses yang menurutnya turut merugikan masyarakat di luar kelompok yang menyampaikan tuntutan. Ia menilai penyampaian aspirasi seharusnya tetap mempertimbangkan kepentingan warga lain yang memiliki aktivitas dan kebutuhan berbeda.

“Ya saya sangat dirugikan. Saya bukan pejabat, bukan pegawai sini, cuma magang tapi tidak bisa keluar,” tandasnya.

Pengalaman tersebut memperlihatkan dampak langsung penutupan akses terhadap aktivitas masyarakat di lingkungan kantor pemerintahan. Selain pegawai, mahasiswa magang dan warga yang datang untuk keperluan tertentu juga dapat terdampak ketika jalur keluar-masuk tidak dapat digunakan.

Kemacetan Pelabuhan Ketapang Jadi Sorotan Pengemudi Logistik

Aksi GAPIBER kembali menyoroti persoalan kelancaran lalu lintas menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, salah satu jalur penting penghubung Banyuwangi dengan Gilimanuk, Bali. Bagi pengemudi angkutan logistik, kelancaran akses pelabuhan memiliki peran besar dalam menunjang distribusi barang dan menjaga ketepatan waktu perjalanan.

Kemacetan yang terjadi berulang kali menjadi keluhan para sopir karena dapat memperpanjang waktu tunggu kendaraan. Situasi tersebut mendorong para pengemudi meminta adanya pembenahan menyeluruh, termasuk peningkatan kesiapan dermaga dan evaluasi terhadap pelayanan operasional penyeberangan.

Di sisi lain, demonstrasi yang dilakukan di depan Kantor Bupati Banyuwangi juga memunculkan persoalan mengenai dampak aksi terhadap masyarakat umum. Penutupan akses pemerintahan selama beberapa jam membuat sebagian pegawai, mahasiswa, dan warga mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas.

Peristiwa ini menjadi perhatian terhadap dua persoalan yang perlu ditangani secara proporsional, yakni tuntutan perbaikan layanan penyeberangan dan pentingnya menjaga kelancaran aktivitas masyarakat ketika aspirasi disampaikan di ruang publik.

Para sopir melalui GAPIBER berharap tuntutan mereka mendapat perhatian dari pihak terkait, terutama mengenai pergantian jajaran direksi dan percepatan perbaikan dermaga. Sementara itu, masyarakat yang terdampak penutupan akses berharap penyampaian aspirasi ke depan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan hak pengguna jalan dan kepentingan publik.

Hingga aksi berakhir, tuntutan yang disampaikan GAPIBER masih menjadi aspirasi para pengemudi yang membutuhkan tindak lanjut dari pihak berwenang. Penyelesaian persoalan kemacetan Pelabuhan Ketapang diharapkan dapat dilakukan melalui evaluasi operasional, pembenahan infrastruktur, dan koordinasi antarpihak agar kelancaran angkutan logistik serta aktivitas masyarakat dapat terjaga. (*)