Banyuwangi Raih Penghargaan Tertinggi Tata Kelola Pemerintahan dari Mendagri

Prosiber.com – Pengakuan nasional kembali diraih Pemerintah Kabupaten Banyuwangi setelah Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan atas tata kelola pemerintahan terbaik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta. Dalam sambutannya Tito menyatakan, “Penghargaan ini untuk mendorong para kepala daerah dalam menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada masyarakat dalam menjalankan amanah yang di berikan.” Senin, 1 Desember 2025.

Sebagian dari penjelasan Tito menyebutkan bahwa penghargaan ini berkaitan dengan pemetaan kualitas kinerja pemerintahan daerah. Tito menambahkan, “Daerah harus berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaiknya,” yang menegaskan bahwa penghargaan ini juga menjadi alat pemacu agar pemerintah daerah lebih kompetitif.

Banyuwangi tercatat tampil sebagai peraih nilai tertinggi kategori Kabupaten dengan skor impresif 82,92. Angka tersebut jauh melampaui nilai rata-rata 65,15 serta meninggalkan nilai terendah 23,24. Prestasi ini semakin signifikan karena penilaian mencakup berbagai tingkatan fiskal daerah.

Khairul Anam selaku GM Pusat Data Tempo yang mewakili dewan juri menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan melalui empat parameter utama, yaitu Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Monitoring Center for Prevention. Data tersebut diambil dari berbagai indeks resmi selama tahun 2024–2025. Menurut Khairul Anam, hasil penilaian menunjukkan bahwa Banyuwangi memiliki pemerintahan yang inovatif, akuntabel serta responsif.

Bupati Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa prestasi ini merupakan hasil kolaborasi dan komitmen seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi. “Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan penghargaan di bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” ujar Bupati Ipuk.

Pada penjelasan lainnya, Bupati Ipuk menyampaikan bahwa Weekly Meeting menjadi strategi kunci dalam mempercepat penyelesaian persoalan daerah. Pertemuan rutin ini mempertemukan semua OPD dan camat guna melakukan koordinasi efektif. Melalui pembagian tugas yang jelas, persoalan lintas sektor bisa ditangani tanpa hambatan ego sektoral.

Selain itu, Bupati Ipuk memaparkan keberhasilan program Banyuwangi Melayani yang membuka akses langsung masyarakat kepada penanggung jawab tiap OPD. Metode ini diyakini mampu menekan potensi praktek percaloan maupun pungutan liar dalam pelayanan publik.

Bupati Ipuk berharap penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi dan disiplin kinerja seluruh jajaran pemerintah. Ia menegaskan bahwa prestasi ini menjadi pengingat penting bagi Pemkab Banyuwangi untuk selalu memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat.*