Banyuwangi Menuju Pilkades Modern, e-Voting Siap Diuji dan Diterapkan di 130 Desa

Prosiber.com – Upaya mewujudkan demokrasi desa yang lebih modern terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Salah satu langkah yang sedang dipersiapkan adalah penerapan e-Voting Banyuwangi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2027. Sebanyak 130 desa diproyeksikan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Program ini merupakan tindak lanjut atas arahan Kementerian Dalam Negeri yang mendorong daerah-daerah dengan kesiapan teknologi tinggi untuk mulai menerapkan sistem pemungutan suara berbasis digital.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, mengatakan bahwa Banyuwangi memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah pelopor penerapan e-voting karena didukung capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sangat baik.

” Ada sekitar 130 desa yang akan melaksanakan pilkades pada Oktober 2027. Harapan dari Kemendagri, Banyuwangi bisa melaksanakan pilkades secara digital melalui e-voting,” ujar Nanin Oktaviantie.

Penerapan teknologi dalam Pilkades Serentak 2027 diyakini dapat menghadirkan proses pemilihan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Saat ini, pemerintah daerah masih fokus pada penyempurnaan aplikasi yang nantinya menjadi sarana utama pemungutan suara.

Pengembangan aplikasi dilakukan secara intensif agar mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemilihan kepala desa di seluruh wilayah Banyuwangi. Sistem tersebut nantinya disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.

“Harapan kami, pada pilkades serentak 2027 nanti, seluruh desa bisa melaksanakan e-voting. Aplikasi ini nanti akan disiapkan oleh Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi,” kata Nanin Oktaviantie.

Menurut Nanin Oktaviantie, salah satu keunggulan utama sistem e-voting adalah kemampuannya mengurangi potensi sengketa yang sering terjadi saat proses penghitungan suara secara manual.

Dalam praktik konvensional, perdebatan mengenai keabsahan surat suara kerap menjadi sumber ketegangan di TPS. Sistem elektronik diharapkan mampu menghilangkan persoalan tersebut karena seluruh data suara akan tercatat secara otomatis dalam sistem.

“Biasanya persoalan muncul saat penghitungan suara, misalnya soal suara sah dan tidak sah. Dengan e-voting, hal ini bisa dihindari,” jelas Nanin Oktaviantie.

Selain mengurangi risiko konflik, penerapan e-voting juga dipandang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemilih. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terintegrasi akan mempermudah proses verifikasi sehingga pelaksanaan pemungutan suara menjadi lebih cepat dan tertib.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa penggunaan teknologi tidak mengubah mekanisme dasar pemilihan. Masyarakat tetap hadir langsung ke TPS untuk memberikan hak suaranya secara elektronik.

Kecepatan penghitungan menjadi nilai tambah lain yang ditawarkan sistem tersebut. Hasil pemungutan suara dapat diketahui sesaat setelah waktu pencoblosan berakhir tanpa perlu menunggu proses rekapitulasi manual yang memakan waktu cukup lama.

“Keunggulan lain dari sistem ini adalah kecepatan penghitungan suara. Begitu waktu pemungutan suara berakhir, hasil perolehan suara dapat langsung diketahui tanpa harus menunggu proses pembukaan dan penghitungan surat suara satu per satu,” beber Nanin Oktaviantie.

Sebagai bentuk kesiapan menuju Demokrasi Digital Desa, Pemkab Banyuwangi akan melaksanakan simulasi e-voting secara bertahap mulai tahun ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menguji kesiapan perangkat, sistem aplikasi, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik.

Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat desa agar proses adaptasi berjalan lebih mudah dan tidak menimbulkan kebingungan saat pelaksanaan Pilkades Serentak 2027.

“Mulai Juni ini kami akan melakukan simulasi secara bertahap. Tujuannya agar masyarakat desa semakin familiar dengan penggunaan e-voting sebelum hari pelaksanaan nanti,” tandas Nanin Oktaviantie.

Melalui berbagai persiapan tersebut, Banyuwangi diharapkan mampu menjadi contoh penerapan pemilihan kepala desa berbasis teknologi yang aman, cepat, transparan, dan efisien di Indonesia.*