DPRD Banyuwangi Tempuh Jalur Persuasif Meredam Polemik Pernyataan Pemotongan Bansos yang Memicu Reaksi Ratusan Kepala Desa

Prosiber.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah persuasif untuk meredam polemik pemotongan bansos yang mencuat akibat pernyataan salah satu anggota dewan. Pernyataan tersebut menyebut 80 persen kepala desa di Banyuwangi diduga melakukan pemotongan dana bantuan sosial, memicu kegaduhan di tengah publik dan para pemangku kepentingan desa.

Situasi memanas tersebut mencuat bersamaan dengan kedatangan ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (ASKAB) dan Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) ke Gedung DPRD pada Senin, 17 November 2025. Kehadiran mereka bertujuan menyampaikan protes sekaligus meminta klarifikasi resmi atas pernyataan yang sudah terlanjur viral.

Tanpa menggelar orasi, ratusan kepala desa langsung diterima oleh pimpinan DPRD, perwakilan anggota lintas fraksi, Kapolresta Banyuwangi, serta sejumlah pejabat SKPD terkait. Proses dialog dilakukan melalui forum aspirasi di Ruang Khusus Dewan untuk memastikan suasana tetap kondusif.

Setelah pertemuan tertutup tersebut, anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi Gerindra, Suwito, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sekaligus mencabut pernyataan yang menimbulkan polemik. Dalam penuturannya, Suwito menegaskan, “Terkait masalah pernyataan saya yang viral, saya sampaikan atas nama pribadi, apa yang saya katakan itu salah. Saya sebagai manusia biasa memohon maaf, tidak ada niatan apapun.”

Suwito juga kembali menekankan bahwa ucapannya mengenai 80 persen kepala desa mengkorupsi bansos tidak memiliki dasar valid. Suwito mengajak seluruh kepala desa untuk mengutamakan kolaborasi guna memastikan program pemerintah pusat berjalan optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Ketua ASKAB Banyuwangi, Budiharto, turut memberikan tanggapan. Menurut Budiharto, pernyataan Suwito yang beredar tidak memiliki rujukan yang jelas. Ia menegaskan, “Itu dasarnya dari mana, kita bingung. Ternyata saat kita tanya di ruangan (parlemen) tadi, itu hanya kepeleset lidah.” Budiharto menyebut permintaan maaf tersebut diterima oleh para kepala desa dan dianggap mengakhiri permasalahan.

Budiharto menambahkan pentingnya memahami mekanisme bansos di Banyuwangi. Ia menjelaskan bahwa “Banyuwangi ini pilot project nasional (digitalisasi bansos), percontohan, bahwa sistemnya digital sehingga pihak bank datang langsung ke kantor desa, semua penerima bantuan dipanggil satu per satu.”

Forum aspirasi berakhir dengan kondusif, dikawal ketat aparat keamanan. Seluruh peserta sepakat bahwa polemik pemotongan bansos yang sempat terjadi tidak perlu diperpanjang dan dapat diselesaikan melalui klarifikasi dan komunikasi yang baik antara kepala desa dan anggota dewan.*