Breaking News
light_mode

Komisi IV DPRD Banyuwangi Turun Tangan Redam Polemik Pemilihan Komite SMAN 1 Rogojampi

  • account_circle Prosiber
  • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Prosiber.com – Komisi IV DPRD Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat sebagai respon atas permohonan Forum Rogojampi Bersatu (FRB) terkait dugaan ketidaktransparanan dalam pembentukan Komite Sekolah di SMAN 1 Rogojampi. Agenda tersebut berlangsung di ruang Komisi IV bersama seluruh jajaran komisi dan berlangsung pada Senin lalu sebelum akhirnya dibahas kembali dalam pemberitaan Rabu. Senin, 24 November 2025

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Patemo, bersama Wakil Ketua Yuliawan serta anggota komisi lainnya. Pihak yang diundang meliputi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Banyuwangi, Kepala SMAN 1 Rogojampi Elisanti, dan perwakilan FRB. Pertemuan ini digelar untuk mempertemukan seluruh pihak agar penjelasan diberikan secara terbuka dan dapat dicapai keputusan yang adil.

Patemo menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan mencari titik temu mengenai polemik pemilihan komite sekolah. Patemo mengatakan, “Dalam forum ini kita memberikan kesempatan kepada FRB, pihak sekolah maupun Cabang Dinas Pendidikan untuk memberikan pendapatnya sehingga mendapat kesimpulan yang terbaik.”

Hasil diskusi dari rapat tersebut menyepakati bahwa Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur akan menindaklanjuti masalah ini. Salah satu langkah tegas yang disetujui yaitu menggelar pemilihan ulang Ketua Komite SMAN 1 Rogojampi yang melibatkan seluruh orang tua atau wali murid. Menurut Patemo, awalnya proses itu direncanakan berlangsung dalam dua minggu, tetapi kemudian diputuskan dipercepat menjadi satu minggu demi mempercepat penyelesaian persoalan dan mendukung stabilitas pendidikan di sekolah tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV, Yuliawan Bambang Sukianto, menyampaikan pandangannya terkait aturan Permendikbud 75/2016 bahwa ketua komite seharusnya diutamakan dari unsur orang tua atau wali murid aktif. Hal tersebut menjadi dasar penting bagi perbaikan mekanisme pemilihan ulang. Anggota Komisi IV, Zaki Mubarok, juga menekankan bahwa pemilihan harus dilakukan secara demokratis, akuntabel, serta melibatkan pembina komite termasuk bupati atau wali kota, camat, hingga kepala desa.

Ketua FRB, Irfan Hidayat, menyampaikan keberatannya mengenai proses yang dianggap tidak transparan. Irfan menilai pemilihan sebelumnya terkesan dipaksakan karena dari 1.182 wali murid yang diundang, hanya 11 wali murid kelas X yang hadir. Selain itu, wali murid kelas XI dan XII tidak dilibatkan. Bahkan, ketua komite terpilih bukan dari orang tua murid aktif, tetapi berasal dari unsur tokoh pendidikan. Irfan menegaskan, “Kami menuntut agar SK Komite SMAN 1 Rogojampi tertanggal 11 November 2025 dibatalkan, dan Kepala Sekolah SMAN 1 Rogojampi, Elisanti, dimutasi.”

Kepala SMAN 1 Rogojampi, Elisanti, memberikan tanggapan bahwa proses pembentukan komite selama ini dinilai telah mengikuti Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Elisanti juga menyampaikan bahwa Irfan sebenarnya hadir dalam rapat pemilihan dan tidak mengajukan keberatan saat itu. Pernyataan tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam forum untuk menilai objektivitas laporan.

Polemik tersebut kini memasuki tahap penyelesaian melalui pemilihan ulang. Komisi IV berharap keputusan baru dapat menjadi solusi terbaik dan mengakhiri ketegangan, sehingga kegiatan pendidikan di SMAN 1 Rogojampi dapat kembali berjalan tanpa hambatan.*

Penulis

Penulis kreatif yang gemar merangkai kata menjadi cerita penuh makna. Percaya bahwa tulisan bukan sekadar deretan huruf, tetapi jembatan antara ide dan imajinasi pembaca. Dengan gaya bahasa yang mengalir dan sentuhan humanis kerap menghadirkan karya yang menggugah rasa, menginspirasi tindakan, serta menyalakan semangat untuk terus belajar dan berkarya.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 280 Pelajar Banyuwangi Dikukuhkan Jadi Duta Kamtibmas 2025, Siap Wujudkan Sekolah Aman dan Tertib photo_camera 4

    280 Pelajar Banyuwangi Dikukuhkan Jadi Duta Kamtibmas 2025, Siap Wujudkan Sekolah Aman dan Tertib

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – Sebanyak 280 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Banyuwangi resmi dikukuhkan sebagai Duta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) tahun 2025. Pengukuhan ini diselenggarakan oleh Polresta Banyuwangi melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) di MAN 2 Genteng pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Pelajar Berdaya, Kamtibmas Terjaga, Membangun Solidaritas dalam Keamanan Bersama” tersebut dibuka […]

  • 75 Paskibraka Kabupaten Banyuwangi Resmi Dikukuhkan untuk Bertugas

    75 Paskibraka Kabupaten Banyuwangi Resmi Dikukuhkan untuk Bertugas

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – Sebanyak 75 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) resmi dikukuhkan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Sabtu malam (15/8/2026). Para anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Taman Blambangan pada 17 Agustus 2026 besok. “Selamat anak-anakku. Kalian sudah terpilih untuk menjalankan amanah ini,” kata […]

  • Jelang Lonjakan Nataru 2025/2026, Ramp Check Ketat Digelar di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

    Jelang Lonjakan Nataru 2025/2026, Ramp Check Ketat Digelar di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – Menjelang meningkatnya arus penumpang pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, petugas gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Kegiatan ramp check ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran serta kualitas layanan transportasi laut berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Pemeriksaan melibatkan Polresta Banyuwangi bersama sejumlah stakeholder terkait, Senin, […]

  • Hebat! OJK Salurkan Rp117 Miliar untuk 5635 Nelayan Banyuwangi, Begini Dampaknya bagi Usaha Pesisir

    Hebat! OJK Salurkan Rp117 Miliar untuk 5635 Nelayan Banyuwangi, Begini Dampaknya bagi Usaha Pesisir

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – toritas Jasa Keuangan Jember kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas inklusi keuangan di Banyuwangi. Kali ini, ribuan nelayan Banyuwangi berhasil difasilitasi memperoleh akses pembiayaan resmi guna memperkuat dan mengembangkan usaha mereka. Langkah tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat pesisir. Selama ini, banyak nelayan menghadapi keterbatasan modal sehingga sulit meningkatkan kapasitas usaha maupun menambah pendapatan. […]

  • Bupati Ipuk Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Menyusun APBD 2027

    Bupati Ipuk Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Menyusun APBD 2027

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh pemangku kepentingan, memperkuat sinergi untuk mengakselerasi pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi dan fiskal yang diproyeksikan terjadi pada 2027. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Ipuk saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, […]

  • Perubahan KUA-PPAS 2026 Banyuwangi Disiapkan Hadapi Ketidakpastian, Bupati Ipuk Targetkan IKU Meningkat

    Perubahan KUA-PPAS 2026 Banyuwangi Disiapkan Hadapi Ketidakpastian, Bupati Ipuk Targetkan IKU Meningkat

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan sejumlah penyesuaian kebijakan anggaran untuk menghadapi dinamika ekonomi dan kondisi fiskal daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menyampaikan nota pengantar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi. Agenda tersebut berlangsung di Gedung DPRD Banyuwangi […]

expand_less