Program SPPI Disorot DPR: Sonny T. Danaparamita Ingatkan Pemerintah Soal Nasib Jutaan Honorer

Prosiber.com – Rencana pemerintah merekrut 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memunculkan sorotan dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menyampaikan peringatan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan bagi jutaan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik.

Sonny T. Danaparamita yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso) menilai rencana pemberian status Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada lulusan baru yang direkrut melalui program SPPI berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Menurut Sonny T. Danaparamita, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi para tenaga honorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas.

Soroti nasib guru, tenaga kesehatan, hingga penyuluh pertanian

Dalam keterangannya kepada media, Sonny T. Danaparamita menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan rekrutmen aparatur negara. Sonny T. Danaparamita mempertanyakan bagaimana perasaan para tenaga honorer yang telah lama bekerja namun hingga kini belum memperoleh kepastian status.

“Kita harus bicara jujur tentang rasa keadilan. Bagaimana perasaan guru-guru honorer di sekolah terpencil, perawat dan bidan desa yang bertaruh nyawa di garis depan kesehatan, hingga tenaga teknis dan administrasi di kantor-kantor pemerintahan yang nasibnya hingga kini masih terkatung-katung tanpa kepastian status?” ujar Sonny T. Danaparamita.

Selain itu, Sonny T. Danaparamita juga menyoroti kondisi para penyuluh pertanian yang selama ini berperan penting dalam mendampingi petani di lapangan. Kelompok ini dikenal sebagai tenaga honorer THL-TBPP serta penyuluh lapangan lainnya.

Sonny T. Danaparamita menegaskan bahwa para penyuluh tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional karena selama bertahun-tahun mereka bekerja langsung bersama petani.

“Mereka ini adalah pejuang pangan yang sudah berpeluh di sawah bersama petani selama bertahun-tahun. Jika rekrutmen baru SPPI dijanjikan jalur istimewa menjadi ASN, ini adalah bentuk ketidakadilan nyata. Jangan sampai kebijakan ini justru menegasikan dedikasi mereka yang sudah lama berjuang di akar rumput,” tegas Sonny T. Danaparamita.

Kementerian Koperasi harus menjadi leading sector

Selain persoalan sumber daya manusia, Sonny T. Danaparamita juga mengkritisi mekanisme rekrutmen yang dinilai terlalu didominasi oleh kementerian di luar sektor perkoperasian.

Sonny T. Danaparamita mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku, sektor perkoperasian merupakan ranah teknis Kementerian Koperasi. Oleh karena itu, Sonny T. Danaparamita menilai kementerian tersebut harus memegang peran utama atau leading sector dalam implementasi program.

“Berdasarkan aturan, urusan perkoperasian adalah ranah teknis Kementerian Koperasi. Tanpa kepemimpinan dari kementerian yang kompeten di bidangnya, penempatan 30.000 sarjana ini dikhawatirkan hanya akan menjadi proyek seremonial yang bias akibat ego sektoral,” kata Sonny T. Danaparamita.

Peringatan soal perlindungan lahan sawah

Sonny T. Danaparamita juga memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembangunan infrastruktur fisik untuk Koperasi Desa Merah Putih. Sonny T. Danaparamita mengingatkan agar pembangunan tersebut tidak melanggar aturan terkait perlindungan lahan pertanian.

Sonny T. Danaparamita menyoroti potensi pembangunan gedung koperasi yang berisiko melanggar ketentuan mengenai:

• Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

• Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Sonny T. Danaparamita menekankan bahwa meskipun program KDMP merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), kebijakan tersebut tetap harus menghormati undang-undang yang melindungi lahan produktif pertanian.

“Saya memahami KDMP adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis Inpres, namun perlindungan lahan sawah adalah amanat Undang-Undang. Mari kita wujudkan tujuan ekonomi tanpa harus mengorbankan lahan produktif yang menjadi tumpuan hidup petani. Pembangunan tidak boleh menegasikan materi muatan hukum yang sudah ada,” tutur Sonny T. Danaparamita.

Ajakan refleksi di bulan Ramadan

Menutup pernyataannya, Sonny T. Danaparamita mengajak pemerintah menjadikan momentum bulan Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap kebijakan pembangunan nasional.

Sonny T. Danaparamita berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan pembangunan secara lebih inklusif, adil, serta menjunjung tinggi kepentingan masyarakat yang telah lama mengabdi.

“Di bulan ramadan yang penuh berkah ini, saya mengetuk hati pemerintah untuk selalu istiqomah dan berpihak pada keadilan. Pastikan sinergi antar-kementerian berjalan tanpa hambatan ego sektoral. Jangan sampai upaya baik memaksimalkan potensi bangsa ini justru meninggalkan luka bagi mereka yang sudah lama berdedikasi untuk negera,” pungkas Sonny T. Danaparamita.**