Raker DPRD Banyuwangi Dorong Percepatan Pembaruan Data Penerima Bansos Agar Tepat Sasaran

Prosiber.com – Rapat kerja yang digelar DPRD bersama Komisi I dan II menjadi momentum penting dalam penguatan sistem perlindungan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Dalam forum tersebut muncul dorongan kuat agar pemerintah daerah segera memperbarui data penerima bansos secara menyeluruh. Akurasi data sangat diperlukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar mengalir kepada warga yang berhak dan menjamin terpenuhinya standar pelayanan dasar masyarakat, berlangsung pada Rabu, 19 November 2025.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, menegaskan bahwa rapat kerja tersebut merupakan implementasi dari fungsi pengawasan lembaga legislatif. Rapat ini menghadirkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Asosiasi Kepala Desa, serta pendamping PKH dan BPNT. Menurut Siti Mafrochatin Ni’mah, keberadaan koordinasi lintas instansi sangat penting untuk menyamakan pemahaman terkait kebijakan perlindungan sosial.

Siti Mafrochatin Ni’mah menjelaskan bahwa pelaksanaan program sosial harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Rapat kerja DPRD ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan khususnya terkait dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di Kabupaten Banyuwangi,” ucap Siti Mafrochatin Ni’mah pada Rabu, 19 November 2025. Dari pernyataannya, terlihat jelas bahwa DPRD ingin memastikan setiap anggaran pemerintah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, Siti Mafrochatin Ni’mah juga menyampaikan bahwa pembaruan data penerima bansos merupakan langkah mendesak. Evaluasi di lapangan menjadi kunci agar bantuan tidak salah sasaran. Ia mencontohkan banyak kasus ketika warga yang sebenarnya layak menerima tidak tercatat dalam data, sementara warga yang sudah tidak sesuai kriteria masih masuk daftar. “Persoalan yang kerap muncul adalah belum diperbaruinya data penerima manfaat,” kata Siti Mafrochatin Ni’mah.

Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut Siti Mafrochatin Ni’mah, DTKS merupakan basis penting dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Kondisi ekonomi masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu menuntut adanya pembaruan berkala. Sebagian kutipan Siti Mafrochatin Ni’mah menegaskan perlunya petugas bekerja objektif dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan data benar-benar sesuai.

Pernyataan lengkapnya menegaskan, “Petugas pendataan DTKS benar-benar bekerja dengan objektif dan terjun langsung ke lapangan, agar orang-orang yang masuk memang layak untuk mendapatkan program bantuan pemerintah, jangan ada pertimbangan hanya untuk orang-orang terdekat saja.”

Dalam konteks pengawasan anggaran, DPRD juga meminta agar data penerima dari berbagai sumber, baik dari pusat, daerah, hingga pemerintah desa, disandingkan secara berkala. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya duplikasi bantuan atau penerimaan bantuan ganda oleh satu keluarga.

Siti Mafrochatin Ni’mah menegaskan bahwa pemetaan berbasis data yang akurat akan mempermudah pemerintah dalam merancang arah kebijakan maupun penganggaran. “Pemetaan berbasis data yang lebih akurat akan membantu pemerintah dalam merancang kebijakan dan penganggaran. Selain menghindari pemborosan anggaran, langkah ini juga memastikan efisiensi sekaligus ketepatan bantuan,” pungkasnya.

Dengan adanya desakan kuat dari DPRD, harapannya pembaruan data penerima bansos di Banyuwangi dapat dilakukan secara komprehensif. Langkah ini dianggap penting agar manfaat bantuan sosial semakin merata dan tepat sasaran.*