PFII Disiapkan dari Bali, SMSI Dorong Indonesia Menjadi Hub Finansial Global Lewat Akselerasi Regulasi

Prosiber.com – Upaya Indonesia membangun Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) terus memasuki fase yang semakin konkret. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memperkuat sektor jasa keuangan, pemerintah bersama DPR mulai mempercepat penyusunan berbagai regulasi turunan sebagai fondasi utama pembentukan ekosistem pusat keuangan berstandar internasional. Langkah tersebut dinilai menjadi momentum penting agar Indonesia mampu bersaing sebagai hub finansial global di kawasan. Jumat, (26/06/2026).

Keberhasilan PFII tidak hanya bergantung pada lahirnya undang-undang baru, tetapi juga dipengaruhi oleh kecepatan penyelesaian aturan teknis yang mampu memberikan kepastian hukum kepada investor. Regulasi yang jelas menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan pelaku pasar internasional sehingga arus investasi dapat mengalir secara berkelanjutan.

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menilai seluruh pemangku kepentingan harus bergerak secara terpadu untuk mempercepat pembangunan ekosistem PFII.

“Pentingnya para stake holder mengambil perannya masing-masing untuk dapat melakukan akselerasi ekosistem PFII ini agar Indonesia segera menjadi Pusat Finansial Global,” ungkap Firdaus.

Selain itu, Firdaus menjelaskan SMSI telah menyusun rangkaian Forum Group Discussion (FGD) yang akan dimulai pada Juli 2026 di Bali. Agenda tersebut menjadi ruang diskusi lintas sektor guna memperkuat fondasi pembentukan PFII.

“olehkarenanya SMSI telah merancang serial FGD yang akan dimulai di bulan Juli 2026 di Bali, dengan menunjuk Agus Syabarrudin menjadi ketua Steering Committee,” urai Firdaus.

Senior Executive Advisor Fundbridge Globalink Investa sekaligus Wakil Ketua Umum Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri SMSI, Dr. Agus Syabarrudin, menjelaskan seri pertama FGD akan mengangkat tema Fondasi Regulasi & Arsitektur Keuangan Negara sebagai baseline penyusunan ekosistem PFII.

“Rencananya SMSI akan menggelar beberapa seri FGD, dan pada Seri 1 FGD ini mengusung tema Fondasi Regulasi & Arsitektur Keuangan Negara (Baseline-red), diskusi berfokus penuh pada penyelarasan peta jalan makro dengan strategi penanaman modal nasional,” ujar Agus.

Menurut Agus, kesiapan seluruh instrumen negara harus dipastikan sejak awal. Tidak hanya regulator, namun juga perbankan nasional seperti Himbara dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

“Momentum ini menjadi sangat krusial untuk memastikan kesiapan seluruh instrumen negara, termasuk bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara-red) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD-red) sebagai jangkar mitra lokal di daerah, bisa berperan aktif dalam mengoptimalisasikan keberadaan PFII bagi kegiatan pembiayaan kepada para pengusaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa,” urai Agus.

Salah satu pembahasan utama dalam FGD Seri 1 adalah harmonisasi insentif fiskal dan nonfiskal PFII dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta program hilirisasi industri. Melalui skema tersebut, pembiayaan proyek-proyek besar diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan APBN maupun pinjaman konvensional, tetapi juga memperoleh akses langsung terhadap likuiditas global.

Ekosistem PFII dibangun melalui tiga pilar utama yang saling mendukung.

Regulator (DPR, Kemenkeu, BI, OJK) bertugas mempercepat regulasi turunan dan menciptakan tata kelola yang akuntabel.

Kementerian Investasi/BKPM berperan menyelaraskan berbagai insentif investasi dengan roadmap nasional guna meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI).

Perbankan domestik, yaitu Himbara dan BPD, menjadi penghubung pembiayaan daerah melalui skema joint financing agar investasi global dapat langsung mendukung proyek pembangunan di berbagai wilayah.

Dalam FGD mendatang, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad direncanakan menjadi pembicara utama untuk menegaskan komitmen parlemen dalam mempercepat penyelesaian payung hukum operasional PFII.

Agus menilai regulasi teknis harus segera diselesaikan agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam persaingan menarik investasi dunia.

“Lahirnya PFII ini bukan sekadar mengikuti tren global, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperdalam pasar keuangan domestik kita. Kita berharap DPR berkomitmen mengawal agar regulasi turunan ini bisa rampung tepat waktu demi memberikan pesan kuat kepada dunia: Indonesia siap menjadi hub finansial yang aman, transparan, dan kompetitif.”

Agus juga menegaskan keterlibatan BPD akan memperluas dampak investasi sehingga manfaat perputaran modal internasional dapat dirasakan langsung oleh daerah yang menjadi pusat hilirisasi industri.

Selain itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani juga direncanakan menjadi pembicara. SMSI optimistis PFII akan menjadi katalis baru dalam meningkatkan investasi nasional dengan menarik sovereign wealth funds dan investor institusional dunia.

“Target investasi nasional kita untuk tahun 2026 ini berada di angka Rp2.041,3 triliun. Kehadiran PFII akan menjadi instrumen baru kita untuk menawarkan skema insentif yang jauh lebih fleksibel bagi para investor global. Insentif ini akan dikunci langsung untuk mendukung hilirisasi dan PSN, sehingga struktur ekonomi kita semakin kokoh ke depan,” ujar Agus.

Ke depan, pola kolaborasi antara investor asing dengan bank-bank nasional akan diperkuat melalui skema joint ventures serta penyediaan modal kerja untuk mendukung berbagai proyek investasi strategis.

FGD Seri 1 menjadi pijakan awal menuju pembentukan pusat finansial internasional Indonesia. Tahapan berikutnya meliputi penyusunan mekanisme kliring, sistem hukum yang kompetitif bagi investor global, serta pengembangan teknologi finansial modern. Dengan sinergi regulator, parlemen, sektor perbankan, dan dunia usaha, PFII diharapkan mampu menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat posisi negara sebagai hub finansial global.**