Wabup Mujiono Dorong Bawaslu Banyuwangi Perkuat Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

Pro Siber – Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Pesan ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banyuwangi di el Hotel pada Senin, 20 Oktober 2025.

Acara strategis tersebut dihadiri berbagai tokoh penting, seperti Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, serta Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits. Turut hadir pula sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi mahasiswa yang turut aktif dalam menjaga demokrasi di Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Mujiono menekankan bahwa pemilu merupakan sarana utama untuk menegakkan demokrasi yang berdaulat dan berkeadilan. Ia menyebut, Bawaslu memiliki peran yang tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga sebagai penjaga integritas proses demokrasi.

“Penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi kebutuhan mendesak agar mampu bekerja lebih profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat,” ujar Mujiono.

Ia menambahkan bahwa penguatan kelembagaan di bidang pelayanan informasi hukum juga penting dilakukan. Hal tersebut agar Bawaslu dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi publik yang cepat dan akurat.

“Bawaslu harus bisa menjamin keterbukaan informasi publik. Harapan masyarakat kini semakin tinggi, termasuk keinginan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mujiono mengajak seluruh pihak terkait untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Ia menilai, sinergi antara Bawaslu dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, serta pemerintahan desa sangat dibutuhkan untuk menjaga kelancaran dan kondusivitas pelaksanaan pemilu maupun pilkada.

“Forum ini mari kita jadikan sebagai ruang untuk memperkuat komitmen bersama menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di Banyuwangi,” tegasnya dalam sambutan penutup.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, menjelaskan bahwa kegiatan rakor kali ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2029 yang lebih transparan dan partisipatif. Ia menyoroti pentingnya peran informasi hukum dalam memperkuat kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, berbagai perubahan produk hukum perlu disosialisasikan secara luas dan mudah diakses oleh publik. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

“Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan sistem demokrasi berjalan baik, memperkuat kontrol rakyat atas pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu,” ungkap Totok.

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Andrianus Yansen Pale, juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem informasi hukum dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kolaborasi tersebut akan difokuskan pada pengembangan PPID dan JDIH.

Pemkab Banyuwangi sendiri telah beberapa kali meraih penghargaan JDIH Award Nasional dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Sistem JDIH terbukti membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan konsultasi hukum dengan cepat serta meningkatkan literasi hukum.

“Kesuksesan Pemkab mengelola JDIH akan kami contoh untuk diterapkan di lembaga kami. Dalam waktu dekat kolaborasi ini akan kami realisasikan melalui penandatanganan MoU sebagai langkah persiapan agar pemilu mendatang lebih transparan, sukses, dan lancar,” tutup Yansen.

Dengan dorongan kuat dari Wabup Mujiono dan dukungan berbagai pihak, diharapkan Bawaslu Banyuwangi dapat menjadi lembaga yang semakin terbuka, akuntabel, dan dipercaya publik dalam mengawal proses demokrasi di masa depan.**