Dinas PUCKPP Banyuwangi Membuka Layanan Pengaduan Infrastruktur Melalui Call Center 112 dan Tatap Muka untuk Mempercepat Respons

Prosiber.com – Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Permukiman dan Perumahan (Dinas PUCKPP) Kabupaten Banyuwangi membuka akses pelayanan dan pengaduan infrastruktur bagi masyarakat. Warga dapat menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun laporan mengenai persoalan fasilitas umum melalui dua jalur, yakni daring dengan memanfaatkan Call Center 112 dan luring melalui layanan tatap muka di kantor Dinas PUCKPP Banyuwangi.

Pembukaan kanal pengaduan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas akses komunikasi dengan masyarakat. Melalui layanan ini, warga memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi fasilitas publik yang membutuhkan perhatian, sekaligus memberikan masukan terkait pembangunan di wilayah masing-masing.

Dinas PUCKPP Banyuwangi menyediakan layanan pengaduan secara online maupun offline. Bagi masyarakat yang memilih jalur daring, laporan dapat disampaikan melalui Call Center 112 sebagai kanal pelayanan publik.

Sementara itu, warga yang ingin berkonsultasi secara langsung dapat mendatangi kantor Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi pada jam kerja. Layanan tatap muka tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung maupun memperoleh informasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Ruang lingkup pengaduan yang dapat disampaikan masyarakat cukup beragam. Tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, laporan juga dapat menyangkut berbagai fasilitas dan tata kelola wilayah.

Beberapa bidang yang dapat menjadi materi pengaduan antara lain:

• Pembangunan dan perbaikan jalan
• Sistem drainase
• Penerangan Jalan Umum (PJU)
• Tata kelola perumahan dan permukiman
• Penataan ruang

Kepala Dinas PUCKPP Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wahyudi, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses pengawasan pembangunan daerah. Menurut Cahyanto, masukan dari warga dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus membantu pemerintah mengetahui persoalan infrastruktur yang terjadi di lapangan.

“Setiap pengaduan dari masyarakat adalah bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi Banyuwangi,” ujar Cahyanto.

Melalui kanal pengaduan tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat ikut menyampaikan kondisi fasilitas publik yang ditemukan di lingkungan sekitar.

Laporan masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah mengenai persoalan yang membutuhkan penanganan. Dengan adanya jalur komunikasi yang lebih terbuka, informasi mengenai kerusakan atau kebutuhan perbaikan infrastruktur dapat diteruskan kepada perangkat terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kondisi di lapangan.

Dinas PUCKPP juga berharap keberadaan dua kanal pelayanan tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam menentukan cara menyampaikan pengaduan. Warga yang membutuhkan akses cepat dapat menggunakan layanan daring, sedangkan masyarakat yang memerlukan komunikasi langsung dapat datang ke kantor dinas pada jam pelayanan.

Pembukaan layanan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur. Aspirasi yang disampaikan warga dapat menjadi salah satu sumber informasi dalam melihat kondisi fasilitas publik secara lebih luas.

Cahyanto berharap keberadaan kanal pengaduan dapat membuat pelayanan kepada masyarakat semakin menjangkau berbagai kebutuhan.

“Dengan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih menyeluruh,” pungkasnya.*