Hari Pers Nasional 2026: Mengawal Kebijakan, Menata Diri

Tulisan
oleh : Joko Purnomo
Ketua Serikat Media Siber (SMSI) Kabupaten Banyuwangi

Prosiber.com – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 kembali menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran strategis pers di tengah dinamika demokrasi Indonesia. Pers tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga berfungsi sebagai pilar demokrasi yang mengawal jalannya kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan publik.

Dalam sistem demokrasi, pers memiliki posisi yang unik sekaligus krusial. Ia berdiri di antara negara dan warga, menjalankan fungsi kontrol sosial (social control) terhadap kekuasaan. Melalui kerja jurnalistik yang independen dan bertanggung jawab, media pers berperan mengawasi kebijakan pemerintah—mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga dampaknya bagi masyarakat. Kritik, koreksi, dan pengawasan yang dilakukan pers bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan kontribusi nyata demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Peran tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara. Dalam Pasal 3 UU Pers disebutkan bahwa pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 6 menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, serta mengawasi kekuasaan.

Namun, mengawal kebijakan pemerintah saja tidak cukup. Seiring bertambahnya usia dan berkembangnya industri media, pers juga dituntut untuk terus berbenah dan melakukan introspeksi. Tantangan yang dihadapi pers hari ini tidak ringan: tekanan ekonomi media, persaingan dengan media sosial, arus disinformasi, hingga godaan pragmatisme yang dapat menggerus independensi redaksi.

Di sinilah pentingnya pers untuk semakin dewasa. Media yang matang bukan hanya lantang dalam mengkritik pemerintah, tetapi juga konsisten menjaga kualitas pemberitaan, akurasi data, dan keberimbangan informasi. Kecepatan tidak boleh mengalahkan kebenaran, dan kepentingan bisnis tidak seharusnya mengorbankan integritas jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi kompas moral yang tidak boleh diabaikan. Kode etik menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Wartawan juga diwajibkan melakukan uji informasi, menghormati asas praduga tak bersalah, serta tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Ketaatan pada kode etik inilah yang menjadi pembeda utama antara kerja jurnalistik dan sekadar produksi konten.

Pada HPN 2026, pers Indonesia dihadapkan pada dua tanggung jawab besar sekaligus. Pertama, tetap teguh mengawal kebijakan pemerintah demi kepentingan publik dan demokrasi. Kedua, melakukan pembenahan internal agar pers tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik adalah modal utama pers—sekali hilang, sulit untuk dipulihkan.

Hari Pers Nasional seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi ruang refleksi kolektif. Pers yang kuat adalah pers yang berani, tetapi juga rendah hati untuk mengakui kekurangan dan terus memperbaiki diri. Dengan demikian, pers Indonesia dapat terus relevan, dipercaya, dan bermartabat di tengah perkembangan zaman.*