DPRD Banyuwangi Perkuat Kolaborasi Penanganan HIV AIDS, Target Three Zero 2030 Jadi Prioritas Bersama

Prosiber.com – Panitia penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi terus diperkuat melalui sinergi berbagai pihak. Komisi I DPRD Banyuwangi menekankan pentingnya penguatan pendampingan bagi kelompok rentan guna mendukung tercapainya target Three Zero HIV/AIDS, yakni nol kasus baru, nol kematian akibat AIDS, dan nol diskriminasi pada tahun 2030. Komitmen tersebut disampaikan usai audiensi bersama Banyuwangi Community Support (BCS), Dinas Kesehatan, serta perwakilan rumah sakit daerah di Banyuwangi, Selasa (02/06/2026).

Audiensi tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi kondisi penanganan HIV/AIDS sekaligus menyusun langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang masih dihadapi di lapangan.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, mengungkapkan bahwa hingga saat ini jumlah kasus HIV/AIDS yang berhasil terdeteksi di Banyuwangi mencapai 2.927 kasus. Mayoritas penderita berada pada rentang usia produktif antara 18 hingga 35 tahun.

Menurut Marifatul Kamila, angka tersebut menunjukkan perlunya langkah yang lebih intensif dalam upaya pencegahan dan penanganan. Terlebih, masih dimungkinkan adanya kasus yang belum terlaporkan atau belum teridentifikasi oleh layanan kesehatan.

“ Hingga saat ini, kasus HIV/AIDS yang terdeteksi sebanyak 2.927 kasus, dan saya yakin masih ada yang belum terlaporkan , ” kata Marifatul Kamila.

Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Rifa itu menilai peningkatan skrining dan deteksi dini menjadi salah satu solusi utama untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS di Banyuwangi.

Selain itu, edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat juga harus diperluas agar pemahaman mengenai pencegahan HIV/AIDS semakin meningkat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko penularan sekaligus menghilangkan stigma yang masih melekat di sebagian masyarakat.

“ Kita akan mendesak Pemda melalui dinas terkait untuk meningkatkan skrining deteksi dini menjadi cara efektif untuk mencegah penularan HIV/AIDS agar tidak bertambah setiap tahunnya,” ujar Rifa.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Banyuwangi juga menyoroti pentingnya peran Banyuwangi Community Support sebagai organisasi masyarakat sipil yang selama ini aktif melakukan pendampingan terhadap kelompok rentan.

Keberadaan organisasi tersebut dinilai sangat membantu dalam proses penjangkauan masyarakat yang sulit dijangkau oleh program pemerintah. Melalui pendekatan langsung, pendamping dapat memberikan edukasi, membantu pemeriksaan kesehatan, hingga memastikan pasien mendapatkan layanan pengobatan yang tepat.

Namun demikian, keterbatasan jumlah pendamping masih menjadi tantangan utama. Karena itu, DPRD Banyuwangi mendorong adanya penambahan dan pemerataan tenaga pendamping hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Karena itu kolaborasi dan konsolidasi antara OPD dengan Banyuwangi Community Support sangat penting agar penanganan HIV/AIDS bisa berjalan lebih maksimal. Kendala pendampingan juga terletak pada keterbatasan SDM. Pendamping sebaiknya bisa ditempatkan lebih dekat dengan masyarakat, misalnya sampai tingkat kelurahan,” ungkap Rifa.

Selain persoalan sumber daya manusia, DPRD Banyuwangi juga menyoroti berkurangnya dukungan dari donor internasional yang selama ini turut membantu program penanggulangan HIV/AIDS.

Menurut Rifa, pencabutan sebagian pembiayaan dari lembaga donor berpotensi memengaruhi berbagai kegiatan pendampingan dan penjangkauan yang selama ini dilakukan kepada kelompok rentan.

“ Donor internasional akan mencabut pembiayaan HIV/AIDS, maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan mereka , ” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen penuh dalam mendukung seluruh program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Amir menjelaskan bahwa berbagai program pendampingan yang dilakukan selama ini telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam menurunkan angka kematian akibat HIV/AIDS.

“ Dengan upaya teman-teman itu, saat ini angka kematian dalam kasus HIV/AIDS sudah relatif menurun signifikan , ” ujar Amir Hidayat.

Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 angka kematian akibat HIV/AIDS mencapai sekitar 200 kasus. Angka tersebut kemudian turun menjadi sekitar 100 kasus pada tahun berikutnya.

Tren positif kembali berlanjut pada tahun 2025 dengan jumlah kematian yang berhasil ditekan hingga sekitar 58 kasus. Penurunan tersebut menjadi indikator bahwa kolaborasi berbagai pihak mulai memberikan dampak nyata.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri telah menetapkan target Three Zero 2030 sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“ Dengan melibatkan seluruh pihak, Kita akan terus upayakan agar target zero kematian dari pemerintah di tahun 2030 tercapai , ” kata Amir.

Dalam rangka pencegahan HIV/AIDS, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat melalui konsep A-B-C-D-E, yaitu Abstinence atau menghindari hubungan seksual berisiko, Be Faithful atau setia pada pasangan, Condom atau penggunaan kondom secara benar, Drug No atau menjauhi narkoba khususnya jarum suntik, serta Equipment yaitu kehati-hatian dalam penggunaan peralatan medis.

Melalui penguatan pendampingan kelompok rentan, peningkatan skrining, edukasi yang masif, serta dukungan penuh pemerintah daerah, Banyuwangi optimistis mampu menekan angka HIV/AIDS dan mewujudkan target Three Zero 2030 demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan bebas diskriminasi.*