Prosiber.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh pemangku kepentingan, memperkuat sinergi untuk mengakselerasi pembangunan daerah di tengah berbagai tantangan ekonomi dan fiskal yang diproyeksikan terjadi pada 2027.
Ajakan tersebut disampaikan Bupati Ipuk saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Rabu (8/7/2026).
Dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto itu, Ipuk menyebut penyusunan APBD 2027 dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai keterbatasan ruang fiskal daerah hingga ketidakpastian ekonomi global yang berdampak terhadap pasokan energi, jalur perdagangan, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut menyusun APBD yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan serta mampu mengantisipasi berbagai risiko fiskal yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan daerah,” kata Ipuk.
Menurut Ipuk, tantangan tersebut semakin berat karena sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas pembangunan.
“Dalam menghadapi berbagai guncangan dan tantangan perubahan besar ini, kita mampu merespons dengan baik melalui kerja sama yang kuat antara eksekutif dan legislatif beserta seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama ini menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga kita berhasil mengatasi berbagai guncangan dengan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang tepat dan terukur,” ujarnya.
Ipuk menyebut, sinergi tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 5,65 persen pada 2025, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional.
Meski demikian, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2027 diproyeksikan berada di kisaran 5,41 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 75,87 dan angka kemiskinan ditekan hingga 5,77 persen.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,492 triliun atau turun 14,22 persen dibanding APBD 2026. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat menjadi Rp898,8 miliar dari sebelumnya Rp800,8 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,468 triliun atau turun 15,39 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,917 triliun.
“Pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak semakin baik dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Ipuk.
Ia menambahkan, arah pembangunan Banyuwangi pada 2027 mengusung tema “Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Lokal Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata Berkelanjutan yang Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat.”
“Tema tersebut menjadi landasan kami dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Ipuk. (*)
Saat ini belum ada komentar