Breaking News
light_mode

Polemik Lama Muncul Lagi, DPRD Banyuwangi Didesak Usut Tuntas Divestasi Saham PT Merdeka Copper Gold

  • account_circle Prosiber
  • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Prosiber.com – Isu lama soal penjualan saham Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold kembali menjadi sorotan publik. Dua kelompok masyarakat, APPMH dan YACC, menyuarakan keresahan mengenai potensi kerugian daerah akibat kebijakan divestasi tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Banyuwangi pada Rabu, 5 November 2025, kedua kelompok mendesak agar pemerintah membuka semua data transaksi saham yang dilakukan tahun 2020 lalu.

Menurut Nizar dari YACC, berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat kerugian yang cukup besar. “Ada kesalahan pengambilan keputusan divestasi sekitar Rp100 miliar hingga Rp16 miliar,” ungkapnya. Ia juga menyoroti kepemilikan surat berharga oleh mantan Bupati Abdullah Azwar Anas yang nilainya sekitar Rp3 miliar.

“Sebagai publik, wajar kalau kami bertanya. Saham ini diberi, beli, atau bagaimana? Karena data di Bursa Efek itu bukan hal yang bisa direkayasa,” ujar Nizar.

Selain menyoroti divestasi, YACC juga menolak rencana pembentukan Dana Abadi Daerah karena dinilai tidak memberikan keuntungan signifikan. Nizar menjelaskan, “Instrumen seperti SBN dan deposito pajaknya besar, imbal hasilnya kecil, apalagi jika dibandingkan inflasi, hasilnya bisa minus.”

Safroni dari YACC menambahkan, divestasi saham publik harus transparan. “Kenapa ada potongan harga besar? Ini perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak dirugikan,” katanya.

Menanggapi kritik itu, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyampaikan apresiasi dan berjanji memperhatikan masukan publik. “Kebijakan divestasi waktu itu akan menjadi bahan evaluasi agar ke depan lebih matang,” jelasnya.

Mujiono juga menegaskan bahwa semua proses penjualan saham tahun 2020 telah dicantumkan dalam APBD dan disetujui bersama DPRD. “Semua hasil dan penggunaannya bisa dilihat dalam Perda APBD. Kami transparan,” tegasnya.

Menurut Mujiono, pembentukan Dana Abadi Daerah masih tahap wacana dan akan dikaji kembali dengan mempertimbangkan saran masyarakat.*

Penulis

Penulis kreatif yang gemar merangkai kata menjadi cerita penuh makna. Percaya bahwa tulisan bukan sekadar deretan huruf, tetapi jembatan antara ide dan imajinasi pembaca. Dengan gaya bahasa yang mengalir dan sentuhan humanis kerap menghadirkan karya yang menggugah rasa, menginspirasi tindakan, serta menyalakan semangat untuk terus belajar dan berkarya.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PU Fraksi-Fraksi DPRD Banyuwangi Berikan Catatan Kritis Terhadap Diajukannya Raperda Perubahan APBD Tahun 2026

    PU Fraksi-Fraksi DPRD Banyuwangi Berikan Catatan Kritis Terhadap Diajukannya Raperda Perubahan APBD Tahun 2026

    • calendar_month Kamis, 24 Sep 2026
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menyampaikan Pandangan Umum (PU) atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (24/09/2026). Rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, dan diikuti anggota dewan dari lintas fraksi. […]

  • DPRD Banyuwangi Mengusulkan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk Memperkuat Kualitas Regulasi, Kepastian Hukum, dan Harmonisasi Aturan

    DPRD Banyuwangi Mengusulkan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk Memperkuat Kualitas Regulasi, Kepastian Hukum, dan Harmonisasi Aturan

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk dibahas bersama pemerintah kabupaten. Usulan tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum dalam penyusunan regulasi agar lebih sistematis, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memenuhi ketentuan formal dan material. Nota pengantar Raperda disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi pada […]

  • 2 Bebas Langsung, Sebanyak 452 warga binaan Lapas Banyuwangi menerima remisi HUT RI ke-81

    2 Bebas Langsung, Sebanyak 452 warga binaan Lapas Banyuwangi menerima remisi HUT RI ke-81

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – Sebanyak 452 warga binaan Lapas Banyuwangi menerima remisi HUT RI ke-81 pada 17 Agustus 2026, dua di antaranya dinyatakan bebas. Data Lapas Banyuwangi, mencatat ada 452 orang penerima remisi, mencakup 443 orang Remisi Umum I (RU I) dan 9 orang Remisi Umum II (RU II). Pemberian remisi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil […]

  • Dua Sekolah di Pesanggaran Kini Berwajah Baru, PT BSI Hadirkan Semangat Baru Dunia Pendidikan Banyuwangi

    Dua Sekolah di Pesanggaran Kini Berwajah Baru, PT BSI Hadirkan Semangat Baru Dunia Pendidikan Banyuwangi

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – Kabar menggembirakan datang dari dunia pendidikan di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Dua sekolah dasar, SDN 7 Sumberagung dan SDN 9 Sumberagung, kini tampil dengan wajah dan semangat baru berkat bantuan PT Bumi Suksesindo (PT BSI). Perusahaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu ini menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). […]

  • Banyuwangi Latih 150 Takmir Kembangkan Masjid Affiliate Dorong Ekonomi Berbasis Masjid

    Banyuwangi Latih 150 Takmir Kembangkan Masjid Affiliate Dorong Ekonomi Berbasis Masjid

    • calendar_month Kamis, 22 Okt 2026
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – Pemkab Banyuwangi terus mendorong masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan Masjid Affiliate yang diikuti sekitar 150 pengurus masjid atau takmir se-Banyuwangi di Banyuwangi, Rabu (21/10/2026). Melalui program ini, masjid didorong tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pemberdayaan umat, termasuk membantu pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah […]

  • Raperda Pembangunan Industri Banyuwangi 2025-2045 Dibahas, DPRD Dorong Hilirisasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Raperda Pembangunan Industri Banyuwangi 2025-2045 Dibahas, DPRD Dorong Hilirisasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle Prosiber
    • 0Komentar

    Prosiber.com – DPRD Banyuwangi melalui Panitia Khusus (Pansus) terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045. Regulasi ini disiapkan sebagai pedoman pembangunan sektor industri yang diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Selasa (02/06/2026). Pembahasan awal dilakukan bersama jajaran eksekutif dengan melibatkan sejumlah Organisasi […]

expand_less