Bupati Ipuk Bersama GAPIBER Membahas Solusi Kemacetan Pelabuhan Ketapang, Mulai dari Jadwal Kapal Hingga Pembangunan Dermaga

Persoalan kemacetan Pelabuhan Ketapang yang selama ini menghambat kelancaran distribusi logistik dan aktivitas pengemudi angkutan barang mulai dibahas melalui pertemuan antara pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, dan perwakilan sopir truk. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima audiensi Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER) untuk mencari jalan keluar sekaligus merumuskan sejumlah langkah perbaikan pelayanan penyeberangan Jawa–Bali, Kamis (15/10/2026) sore.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana gayeng tersebut digelar di Ruang Rapat Minak Jinggo, Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Sejumlah persoalan yang selama ini dirasakan pengemudi di lapangan disampaikan secara langsung kepada Bupati Ipuk dan para pemangku kepentingan yang hadir.

Audiensi tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekretaris Daerah Banyuwangi Suyanto Wospo Tondo Wicaksono, Ketua KSOP Tanjungwangi Kolonel Mar. Amrul Adriansyah, Department Head Operasional dan Teknik Armada ASDP Ketapang Didi Juliansah, perwakilan Pelindo, serta jajaran instansi terkait lainnya.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi yang sebelumnya dilakukan para sopir truk di Kantor Pemkab Banyuwangi, Rabu (14/10/2026). Dalam aksi tersebut, para pengemudi meminta agar dapat bertemu langsung dengan Bupati Ipuk untuk menyampaikan keluhan sekaligus mencari solusi atas persoalan kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang.

Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audiensi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Masing-masing instansi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga persoalan tidak hanya dilihat dari sisi pengemudi, tetapi juga dari pengelolaan pelabuhan dan operasional penyeberangan.

Dari pembahasan tersebut, sejumlah usulan berhasil disepakati sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperlancar transportasi penyeberangan. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penerapan jadwal keberangkatan kapal atau time table secara tepat waktu.

Dalam kesepakatan tersebut, apabila terjadi pelanggaran terhadap jadwal yang telah ditetapkan, KSOP akan memberikan teguran hingga penalti sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain ketepatan jadwal, audiensi juga membahas usulan pemberian kompensasi apabila terjadi keterlambatan keberangkatan lebih dari 12 jam di Pelabuhan ASDP Ketapang. Kompensasi tersebut diusulkan berlaku apabila keterlambatan bukan disebabkan faktor alam atau kondisi cuaca, melainkan persoalan operasional maupun pelayanan yang menjadi tanggung jawab pengelola pelabuhan.

Selain dua usulan tersebut, masih terdapat enam poin lainnya yang turut dibahas sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pelayanan penyeberangan. Seluruh masukan diharapkan menjadi dasar evaluasi bersama agar persoalan antrean dan kemacetan tidak terus berulang serta merugikan para pelaku transportasi logistik.

Bupati Ipuk mengatakan, audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendengar secara langsung pengalaman para pengemudi ketika menghadapi kepadatan kendaraan di kawasan pelabuhan.

Menurut Ipuk, masukan dari para sopir perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan. Pemerintah daerah juga berupaya menjembatani komunikasi antara masyarakat, pengelola pelabuhan, dan instansi yang memiliki kewenangan dalam operasional penyeberangan.

“Alhamdulillah, melalui pertemuan ini semua saling terbuka. Ada solusi yang dihasilkan dan nantinya kita lanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat,” kata Ipuk.

Tidak berhenti pada pembahasan di tingkat daerah, Ipuk langsung mengambil langkah lanjutan dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Surat tersebut berisi sejumlah usulan strategis untuk mengatasi persoalan kepadatan kendaraan sekaligus meningkatkan kapasitas infrastruktur penyeberangan di Pelabuhan Ketapang.

Beberapa usulan yang disampaikan meliputi pelebaran jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang serta percepatan pembangunan dermaga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

Pelebaran akses jalan dinilai penting untuk mendukung kelancaran arus kendaraan menuju pelabuhan. Sementara itu, percepatan pembangunan dermaga di kedua sisi penyeberangan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan kapal sehingga pergerakan kendaraan dan penumpang dapat berlangsung lebih optimal.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah menyampaikan surat kepada Kementerian Perhubungan mengenai permohonan penambahan kapal berukuran besar pada lintasan penyeberangan Jawa–Bali.

Penambahan armada tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas angkut, terutama ketika terjadi peningkatan volume kendaraan yang hendak menyeberang melalui Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk maupun sebaliknya.

Ipuk menegaskan, berbagai langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam audiensi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap dukungan pemerintah provinsi dan kementerian dapat mempercepat realisasi solusi yang dibutuhkan.

“Upaya ini semua kita lakukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kita mohon support ke provinsi dan kementerian agar ada solusi yang diberikan,” ujar Ipuk.

Sementara itu, perwakilan GAPIBER, Muhlasin (39), mengaku lega setelah mendengar langsung tanggapan Bupati Ipuk dan memperoleh sejumlah kesepakatan dalam pertemuan tersebut.

Muhlasin berharap hasil audiensi tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi. Menurut para pengemudi, perbaikan pelayanan dan kepastian operasional penyeberangan sangat dibutuhkan agar aktivitas pengangkutan barang tidak terus terganggu akibat antrean kendaraan.

Bagi para sopir truk, kemacetan di kawasan pelabuhan bukan sekadar persoalan waktu tunggu. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan dan distribusi logistik yang bergantung pada jadwal penyeberangan.

“Alhamdulillah, kita pulang membawa hasil dan bisa memberi kabar bahagia ke teman-teman jika sudah ada kesepakatan. Terima kasih banyak, Ibu Bupati, atas dukungannya,” ujar Muhlasin.

Hasil audiensi tersebut diharapkan menjadi awal perbaikan sistem pelayanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, KSOP, ASDP, Pelindo, dan perwakilan pengemudi menjadi faktor penting agar berbagai kesepakatan dapat direalisasikan.

Dengan adanya evaluasi jadwal keberangkatan, usulan kompensasi keterlambatan, peningkatan kapasitas armada, serta pembenahan infrastruktur jalan dan dermaga, penanganan kemacetan Pelabuhan Ketapang diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.*