Waspadai Celah Korupsi di Balik Pembangunan Sekolah Rakyat

Tulisan
oleh : Joko Purnomo
Ketua Serikat Media Siber (SMSI) Kabupaten Banyuwangi

Prosiber.com – Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat yang menyerap anggaran hingga ratusan miliar rupiah merupakan bagian dari upaya negara memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, besarnya nilai proyek justru membuka ruang yang tidak kecil bagi praktik korupsi—terutama jika pengawasan lemah dan tata kelola tidak dijalankan secara konsisten.

Celah pertama muncul sejak tahap perizinan, khususnya dalam penyusunan dan persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam praktiknya, proses AMDAL kerap menjadi formalitas administratif semata. Potensi penyimpangan dapat terjadi melalui manipulasi dokumen, pemberian izin tanpa kajian yang memadai, hingga praktik suap kepada oknum tertentu agar proyek tetap berjalan meskipun tidak memenuhi syarat lingkungan. Padahal, AMDAL adalah instrumen penting untuk memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap berkelanjutan.

Tahap berikutnya adalah perizinan bangunan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Di sinilah potensi “main mata” antara pelaksana proyek dan pihak berwenang dapat terjadi. Mulai dari percepatan izin tanpa prosedur yang sah, pengabaian standar teknis bangunan, hingga penggunaan dokumen yang tidak sesuai kondisi lapangan. Akibatnya, bangunan yang dihasilkan berpotensi tidak aman, tidak layak fungsi, dan merugikan masyarakat sebagai pengguna akhir.

Namun celah terbesar justru sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Praktik pengaturan tender, penunjukan langsung yang tidak sesuai ketentuan, mark-up harga, hingga pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi adalah modus klasik yang masih kerap terjadi. Dalam proyek bernilai besar, selisih kecil dalam harga atau kualitas bisa berarti kerugian negara dalam jumlah yang sangat signifikan.

Secara hukum, seluruh tahapan tersebut telah memiliki payung regulasi yang jelas. Untuk aspek lingkungan, kewajiban AMDAL diatur dalam yang mewajibkan setiap kegiatan berdampak besar untuk memiliki kajian lingkungan yang sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, termasuk penjara dan denda.

Sementara itu, perizinan bangunan melalui PBG diatur dalam yang telah diperbarui melalui regulasi turunan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Pelanggaran terhadap standar teknis dan administratif dapat berujung pada sanksi administratif, pembongkaran bangunan, hingga pidana apabila mengakibatkan kerugian atau korban.

Dalam proses pengadaan, aturan utama merujuk pada beserta perubahannya. Regulasi ini menekankan prinsip efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Setiap pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat dikenai sanksi administratif seperti pencantuman dalam daftar hitam (blacklist), hingga konsekuensi hukum yang lebih serius.

Apabila penyimpangan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka pelaku dapat dijerat dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup, serta denda hingga Rp1 miliar atau lebih. Bahkan, dalam konteks proyek strategis nasional yang menyangkut kepentingan publik luas, hukuman dapat diperberat.

Lebih jauh, aparat penegak hukum seperti memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus besar, termasuk yang terkait proyek strategis nasional. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan dalam mengaudit penggunaan anggaran, sementara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan.

Realitas ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya soal individu yang melanggar hukum, tetapi juga tentang sistem yang membuka peluang. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat, proyek pembangunan sekolah yang seharusnya menjadi simbol kemajuan justru berisiko menjadi ladang penyimpangan.

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pengawasan sejak tahap awal—bukan hanya saat proyek berjalan atau setelah selesai. Keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi publik, serta penegakan hukum yang tegas harus menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap proyek strategis nasional. Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi masa depan generasi yang akan belajar di dalam gedung-gedung tersebut.*